Tentang Kami

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

• Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik.
• Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi :

• Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
• Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
• Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya :

• Informasi publik yang tersedia setiap saat;
• Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
• Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
• Informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana memiliki Tugas diantaranya:

a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;

b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;

c. Menyusun standar operasiona prosedur pelaksanaan tugas dan kewewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;

d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;

e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik

f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;

h. Mengoordinasikan :

• Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
• Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
• Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.

i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;

o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

p. Memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian;

q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;

s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;

u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;

v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan

w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana memiliki Wewenang diantaranya:

a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;

b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;

d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan

f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.